Kenaikan harga BBM dan Bantuan Tunai Plus

Entah saya yang merasa dibodohi atau bagaimana, tapi pagi ini saya tercengang membaca headline beberapa media cetak yang memberitakan rencana pemerintah untuk memberikan ‘lagi’ bantuan langsung tunai (seperti yang dilakukan pada Oktober 2005 ketika kenaikan harga BBM). Kita sama-sama tau bahwa harga minyak dunia sedang dalam masa peningkatan yang cukup signifikan, kita juga sama-sama tau bahwa harga tersebut hampir tidak mungkin untuk turun pada titik stabil yang terjangkau. US$122 per barrel memang menyesakkan bagi berbagai kalangan di seluruh dunia, terlebih dengan berbagai krisis global yang hampir pasti menyambangi dunia. Belum lagi krisis lainnya yang terjadi seperti pangan, dll.

Sebuah kebijakan publik adalah resultan dari kepentingan politik yang berada dibalik sebuah sektor publik. Dalam perspektif negara pasar, kebijakan publik diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap efisien dan efektif. Karenanya sebuah kebijakan memerlukan pertimbangan yang sangat matang, sehingga probabilitas ketidakbijakan sebuah kebijakan publik dapat diminimalisir.

Menghadapi krisis energi yang dialami negara penghasil minyak bumi dan anggota OPEC seperti Indonesia seperti berperang melawan serigala berbulu domba. Aneh, Jelas. Ajaib, bukan main. Diberbagai kantong produksi minyak Indonesia, kontrak eksplorasi ditangani oleh berbagai perusahaan minyak asing, sebutlah Exxon, Chevron, Total, dll. Alhasil, dengan model kontrak kerja tersebut negara berhadapan dengan kenyataan bahwa minyak bumi yang disedot dari Indonesia, harus diekspor terlebih dahulu, baru kemudian diimpor kembali kepasar dalam negeri. Yang akibatnya, kita akan berhadapan langsung dengan harga minyak dunia. Ketika harga naik tinggi, kita pun akan kelimpungan mengikuti kenaikan tersebut.

Ironis.

Kenaikan harga BBM dunia dalam beberapa bulan terakhir memang sedang meningkat. Setiap hari selalu tercatat rekor harga baru. Pemerintah kita yang terbiasa mensubsidi, mulai kelimpungan mengikuti kenaikan harga tersebut. Bayangkan ada jarak hampir $30 antara harga yang menjadi patokan kebijakan pemerintah, dengan harga versi real-time. Akibatnya, perbedaan tersebut mengharuskan pemerintah menombok dan membebankan anggaran. Subsidi yang menjadi beban anggaran tersebut pun lebih pada BBM yang digunakan kalangan menengah ke atas. Yang punya kendaraan mungkin lebih dari satu, tanpa ada efisiensi penggunaan kendaraan.

Pemerintah yang kelimpungan, kemudian berfikir. Saya selalu berharap setelah berfikir, dan mempertimbangkan segala kemungkinan teknis maupun non-teknis, pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang memang bijak. Tapi, ternyata harapan saya mungkin terlalu tinggi. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, adalah pilihan yang boleh dibilang wajar. Namun, kemudian kenaikan tersebut tidak diiringi dengan kebijakan lainnya, semisal memfokuskan subsidi pada sektor ekonomi publik yang membutuhkan fondasi bagi usaha yang dilakukan. Itu akan sangat membantu, dan bukan malah menambah beban. Atau misalnya lagi, dengan menaikkan harga BBM yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas, sehingga mereka terbiasa efisien dalam menggunakan kendaraan. Atau misalnya lagi, membatasi jumlah kendaraan yang bergerak diseantero negeri, terutama di kota-kota besar. Berikan masyarakat jaminan untuk transportasi publik yang sehat dan layak, mereka pasti mau kok naik kendaraan umum, karena pertimbangan ekonomi yang lebih murah, dan efisien.

Kebijakan untuk menaikkan harga, ternyata diiringi dengan memberikan ‘BANTUAN TUNAI Plus‘. Kebijakan ini pernah digunakan pada Oktober 2005. Ajaibnya dalam 5 tahun terakhir saja, tidak ada negara lain di seisi dunia yang menerapkan kebijakan semacam ini. Bayangkan subsidi BBM ditarik, namun kemudian bagi-bagi duit kepada rakyat. Apa itu namanya? Absurd atau Surreal?

Bantuan Tunai plus, yang berisi uang sekitar 100ribu rupiah, beserta minyak goreng dan gula. Saya ingin bertanya, jaman sekarang ini, uang 100ribu bisa dipake untuk apa? Beli gas? Beli minyak tanah? Uang sekolah anak? Uang belanja rumah tangga beberapa hari? Lantas ketika uang 100ribu itu habis, mau apa lagi? Ngelamun? Jadi ayam sayur? Ato bunuh diri karena depresi?

Dulu tahun 2005, kebijakan serupa disebutnya sebagai Bantuan Langsung Tunai. Distribusi dananya lambat dan panjang, targettingnya ngalor ngidul, dibagikan beberapa saat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lha ya logika rakyat kecil yang terlanjur punya budaya beli baju baru pada hari raya, akan menggunakan bantuan tersebut untuk membeli baju baru buat anak-anak dan keluarga. Lantas setelah digunakan uang tersebut untuk belanja hari raya, hari-hari berikutnya akan sama sulitnya dengan hari sebelumnya.

Saya tidak tahu, siapa biang keladi yang punya ide bagi-bagi duit tersebut. Mungkin orang tersebut mabuk keadaan, atau mungkin orang tersebut ya memang begitu tabiatnya.

Naif.

Jika dan hanya jika pemerintah mau untuk bernegosiasi ulang perihal kontrak eksplorasi asing dan mengembangkan teknologi pengolahan minyak bumi. Pemerintah tentu tidak akan perlu mengirim minyak bumi yang diambil dari ibu pertiwi ke luar negeri, dan membeli hasil olahan yang mahal. Kita punya banyak Insinyur teknologi minyak dan industri yang nganggur, kenapa tidak digunakan? Kita punya banyak kilang dan sumur minyak bumi, kenapa disia-siakan? Kita punya banyak manusia cerdas dan bermoral, kenapa tidak digunakan?

Entah saya yang bodoh atau pemerintah yang terlalu ‘pintar’.

About these ads

4 Komentar

Filed under interpoleksosbud, opini saya

4 responses to “Kenaikan harga BBM dan Bantuan Tunai Plus

  1. BLT itu bukti pemerintah menggampangkan solusi kompensasi kenaikan BBM. padahal semestinya yang dilakukan pemerintah dengan dana kompensasi tsb adalah merangsang daya beli masyarakat melalui perbaikan sektor riil, perluasan tenaga kerja.
    kalau dengan BLT, justru membunuh semangat untuk berusaha.

  2. @ antobilang :
    Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah Indonesia memang selalu menggunakan model inkrementalis, sebuah model kebijakan publik yang cenderung menggarap konsep kebijakan publik secara pragmatis, spasial, dan anti-inovasi.
    Jadi betul apa kata mas anto, klo dibilang pemerintah itu menggampangkan.
    Prinsip yang dipake sama BLT itu kan sama dengan bentukan struktur dependencia, yang mau dibentuk pemerintah ya ketergantungan itu. Konsekuensinya, masyarakat akan semakin lemah.

  3. axzave

    sebagai rakyat kecil,BLT saya pndang lebih sebagai upaaya terakhir pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang edan2an.hanya melalui BLTlah kebijakan terakhir yang masih bisa dikatakan efektif dan efisien dan masih memikirkan rakyat.perluasan sektor riil,kesempatan kerja,dsb cenderung lama dan akan memakan banyak waktu,biaya,dan justru menciptakan birokrasi baru yang belum tentu “bersih”.toh,pemerintah pasti melakukan perluasan sektor riil,kesempatan kerja,dsb.hanya tidak untuk hal yang satu ini.

  4. isanova

    @ axzave : masalahnya bukan itu upaya terakhir atau kesekian. masalahnya adalah BLT mendorong pada sikap bergantung di level masyarakat. Dalam memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat seharusnya pemerintah tidak memberikan uang, karena tidak menjamin efektivitas bantuan tersebut.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s